Tahapan- Tahapan Proses Reklamasi Hutan

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
Friday, 05 October 2012 04:21
PDF
Kumpulan Peraturan Kegiatan Reklamasi Hutan
Kegiatan

Kumpulan Peraturan

Kegiatan Reklamasi Hutan

DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL

DIREKTORAT BINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

KEMENTERIAN KEHUTANAN

2012

 

Daftar Isi :

1. UU No. 41/1999

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

2. UU No. 4/2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

3. PP No. 2/2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangaunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan

4. Inpres No. 10/2011

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

 

5. PP No. 76/2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

6. PP No. 24/2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

7. PP No. 78/2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

8. Permen ESDM No.18/2008

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 18 tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

9. P.56/Menhut-II/2008

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

10. P.60/Menhut-II/2009

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan

11. P.4/Menhut-II/2011

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan

12. P.39/Menhut-II/2010

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2010 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

13. P.63/Menhut-II/2011

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

14. P.18/Menhut-II/2012

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penilaian Ganti Rugi Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

15. P.18/Menhut-II/2011

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

 

Download Daftar Isi disini

Jika Anda berminat untuk mendapatkan Buku ini silahkan hubungi Kami di :

021- 3001 5674

marketing@greenmining.or.id

CP : Jarwo

 

 
Indonesian English German

Agenda Yg Akan Datang

Anggota FRHLBT

Currency Rates Table

Coal Prices Chart

6 Month Coal Prices - Coal Price Chart

IKLAN PROMOSI

Like Halaman FB Forum RHLBT

Polling Web Design

Bagaimana dengan Design Website ini?

Sangat Bagus
Bagus
Biasa saja
Kurang Bagus
Sangat Kurang

Current Results

Find us On Maps


View FRHLBT in a larger map

Video Gallery

Info Kilas ESDM

Dirjen Pajak Janji Tertibkan Pengusaha Tambang Tak Taat Pajak
Jakarta, EnergiToday -- Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany berjanji akan menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pelaku usaha yang tidak menaati aturan
KPK Temukan Tujuh Masalah Minerba
Jakarta, EnergiToday -- Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan tujuh permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak dari sektor mineral dan batubara (Minerba). Hal ini didapat dari hasil kajian dengan studi
Kebutuhan Batubara Domestik 2014 Mencapai 95,5 Juta Ton
Jakarta, EnergiToday-- Pemerintah memperkirakan kebutuhan batubara domestik untuk tahun 2014 sebesar 95.550.000 ton dengan alokasi terbesar untuk PT PLN (Persero) sebesar 57.400.000 ton disusul kemudian untuk IPP 19.9100.000