Waspadai broker terkait proyek "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation" (REDD). Demikian ungkap Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta di sela acara Governors’ Climate and Forest (GCF) Taskforce Metting 2010, di Banda Aceh.

Menurutnya, metodelogi dan mekanisme project REDD atau jualan karbon, belum ada secara internasional. “Ini dikhawatirkan akan muncul broker, sehingga nantinya bisa merugikan daerah kalau tidak cocok mekanisme perhitungan,” ujar Gusti.

Hal ini memerlukan pemantauan dan koordinasi pusat, yang juga berfungsi menfasilitasi secara resmi. Sementara implementasinya tetap dilaksanakan daerah. Pusat sendiri masih menunggu metode jualan karbon resmi secara internasional. Tetapi kata Gusti, kalau ada hubungan bilateral antar daerah yang dianggap menguntungkan, bisa langsung dibina.

Gusti mengatakan, kegiatan GCF sangat mendukung pemerintah Indonesia dalam program menurunkan emisi gas 26 persen sampai 2020. Karena dari 26 persen tersebut, 14 persennya diharapkan bisa diturunkan dengan keberadaan hutan di Indonesia. “Saya sangat mendukung kegiatan provinsi dalam menjaga hutan,” ujarnya.

Terkait realisasi REDD nantinya, Gusti berharap agar masyarakat menjadi penerima manfaat terbesar dalam project tersebut. “Itu yang selalu saya dengungkan terkait menjaga lingkungan dalam setiap pertemuan dan forum,” ujarnya.

Misalnya, kalau ada hutan milik rakyat seperti di wilayah Tembawang, Kalimantan, maka mereka harus mendapat bagian terbesar sampai 60 persen dari hasil penjualan karbon.

Baru kemudian bagian dari pemerintah daerah. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang telah menjaga lingkungannya.