greenminingOnline-KLH-  Seusai melakukan pemantauan DAS Citarum melaui udara, Prof. Gusti M. Hatta dalam jumpa persnya di Lanud Halim Perdana Kusuma (14/4) mengatakan, telah terjadi kerusakan parah di daerah aliran sungai tersebut. Perubahan fungsi lahan, yang tidak sesuai peruntukannya dan beban pencemaran baik oleh limbah indusrti maupun rumah tangga, menjadi pemicunya.

“…tadi saya lihat ada hutan yang yang ditanami pisang, dll, …masyarakat itu tidak mengerti atau tidak mau mengerti”. Tetapi disinilah dilematisnya. Karena persoalan kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan harus berhadapan dengan kualitas hidup dari sisi ekonomi. Akibatnya, Kondisi kualitas air Citarum saat ini dalam kondisi tercemar berat pada seluruh segmennya. Mulai dari hulu hingga hilirnya. Jika sudah demikian, kerugian yang ditanggung tidak sedikit. Misalnya akibat banjir yang melanda daerah disekitarnya. Meski tak pernah dihitung, berapa jumlah kerugiannya.

Menurut data citra landsat daerah konservasi/tutupan hutan di DAS Citarum hanya tersisa 1,4 % saja, padahal menurut ketentuan yang ada seharusnya sekitar 30 %. Tekanan jumlah penduduk menurut Gusti, menjadi salah satu pemicunya. Karena selama kurun waktu 2000-2009 telah mengakibatkan alih fungsi lahan hutan di daerah aliran sungai tersebut menjadi pemukiman sebesar 116 %. “Rasanya Program KB dan Transmigrasi itu perlu”, imbuhnya.

Untuk mengatasi daerah konservasi/tutupan yang semakin menurun tersebut, menurut Gusti. Kementrian Lingkungan Hidup akan terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Hal tersebut sesuai dengan fungsi KLH untuk mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2009.

Ketika disinggung mengenai koordinasi, terutama dalam konteks Permentan No. 14 Tahun 2009 mengenai pemanfaatan lahan gambut, yang disinyalir bertentangan dengan UU No 32. Gusti, Melalui Deputi MENLH Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti, Dra., M.Sc. menegaskan, bahwa hal tersebut sama sekali tidak bertentangan. Karena permentan tersebut justeru akan mengendalikan kerusakan yang terjadi.

Selain koorinasi, gusti juga menyebut soal perlunya penegakkan hukum.  Ketika disinggung mengenai kasus pencemaran laut timur.  "...sekarang sedang tahap penghitungan untuk mengajukan ganti rugi kepada Australia.  Semua datanya ada di Dirjen Kelautan.  Ungkap Gusti kepada Greenmining.