greenmining- ESDM- Hubungan kerjasama di bidang pertambangan antara Indonesia dengan Australia terbilang berlangsung sejak tahun 1970an. Menjelajah di berbagai kepulauan republik ini,
lebih dari 400 perusahaan Australia terlibat dalam kegiatan sektor pertambangan.
Australia yang melirik sebagai Negara yang cukup kaya sumber daya mineral ini , terus berupaya meningkatkan investasi mereka dalam melakukan ekplorasi tambang. Dalam perjalanan konsep manfaat sebagai konsekuensi yang di tawarkan cukup nyata. Satu diantaranya adalah ; menjadi penambang yang ramah lingkungan.
Namun apakah dengan adanya perubahan paradigma pertambangan dari rezim Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 yang mengakomodasi Kontrak Karya (KK) dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 , mempengaruhi minat investor asing menanamkan investasinya di Indonesia ?
Bambang setiawan , Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian ESDM, mengatakan, “ pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terbukti tidak mengurangi minat investor Australia untuk menanamkan investasinya di Indonesia” menurutnya, Hal tersebut bisa di buktikan , Rio Tinto perusahaan Australia bersedia menandatangani perjanjian dengan undang-undang yang baru untuk mengawali Izin Usaha Pertambangan di kepulauan Sulawesi.
Disinilah terbukti, bahwa Indonesia bisa disebut sebagai Negara kaya mineral dan menjadi sandaran perekonomian bangsa asing . yah , di harapkan investor asing di kawasan republik dapat berbagi manfaat dan melakukan kerja sama yang terus-menerus dan berkesinambungan tanpa menanggalkan kaidah alam dan tanggung jawab sosial. ( MW )





















JAKARTA – Anak usaha PT Bukit Asam Tbk, PT Bukit Asam Transpacific Railway (BATR), telah menda...
greenmining-review- Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi sumber daya mineral...
Greenmining* Kementerian BUMN menargetkan laba bersih BUMN sektor pertambangan mencapai Rp4,94 tril...
greenmining-info-BHP Billiton mengumumkan pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan Pemerintah...

